Effendi Simbolon : Hak Angket BBM Perlu

JAKARTA- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhir pekan lalu menjadi pemicu gerakan politik di DPR RI. Hak angket atas kebijakan BBM dipilih untuk menyelidiki sengkarut di sektor energi.

Anggota Fraksi  PDI Perjuangan DPR RI Effendi Simbolon yang menjadi inisiator tunggal dalam menggulirkan Hak Angket atas kebijakan BBM. Menurut dia, pengguliran angket BBM bukan dalam rangka menjatuhkan Presiden Jokowi.

“Tapi angket untuk membuka tabir dalam pengelolaan kebijakan Migas,” kata Effendi dalam Diskusi di ruang Presroom di Gedung DPR Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Menurut dia, kebijakan pemerintahan Jokowi yang menaikturunkan harga BBM menimbulkan pertanyaan apakah karena ketidaktahuan Presiden terkait persoalan geopolitik. “Kita maklum juga, 10 tahun PDIP di luar pemerintahan, beliau tidak mengerti, masih urus 5 kecamatan. Inilah kelahiran presiden prematur yang belum cukup mengetahui geopolitik,” tegasnya.

Menurut Mantan Ketua Komisi VIII DPR apakah kebijakan kenaikan harga BBM ada pihak yang mendesainnya, apakah dari Menseskab, Menteri BUMN serta staf yang semua berkiblat paham ekonomi neoliberal. “Yang ada saat ini hanya menjual nawacita dan trisakti saja,” keluh Effendi.

Dalam kesempatan yang sama mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie menilai langkah Pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

“Apa yang dilakukan Jokowi mendasarkan harga BBM pada mekanisme pasar, dinaikturunkan sesuai dengan harga minyak mentah. Apakah Jokowi menerapkan liberalisme total? iya. Jokowi telah melanggar konstitusi sesuai putusan MK No 002/PUU/I/2003 diserahkan pada mekanisme sehat dan wajar bertentangan dengan UUD 1945,” kata Kwik.

Sementara pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyebutkan selama 10 tahun di era SBY PDI Perjuangan kritis terhadap pemerintahan. Meski memenangi Pemilu Presiden 2014 lalu, namun kata Ichsan penguasa nyata bukanlah PDI Perjuangan. (pp-002)

 

Leave a Reply

*