Mosi Tidak Percaya (MTP) tidak diatur di UU MD3

Politikparlemen, JAKARTA- Kubu Agung Laksono (AL) yang akan mengajukan Mosi Tidak Percaya (MTP) kepada Pimpinan DPR yang telah mensahkan Surat Keputusan (SK) rotasi Fraksi Partai Golkar hasil Munas Bali (kubu ARB) .

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi Partai Demokrat Agus Hermanto melihat hal itu sebagai kekecewan anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, yang tidak diakomodir oleh pimpinan DPR selama ini.

“Mosi tidak percaya itu mungkin efek dari teman-teman (kubu Agung,-ted) yang merasa tidak diakomodir dan tidak diperhatikan‎ saja oleh Pimpinan DPR,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/04/2015).

Karena MTP‎ yang diajukan kubu Agung itu pada Pimpinan DPR, lanjut Agus, tidak diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tersebut.

Maka ia pun menyarankan, bila ada anggota DPR kurang puas dengan keputusan Pimpinan DPR selama ini, bisa melayangkan ketidakpuasan itu secara langsung, tapi bukan dalam bentuk MTP pada pimpinan DPR.

“Sepengetahuan saya kalau dalam UU MD3, mosi tidak percaya itu kelihatannya tidak ada. Namun kita semua berdemokrasi, siapa saja bisa menyampaikan keberatannya pada kami,” terangnya.(erc)

Leave a Reply

*