Herman: Petani juga butuh kepastian

hermanboPETANI di negara maju sekalipun membutuhkan stimulus dan proteksi. Apalagi petani di Indonesia. Karena itu perlindungan dan pemberdayaan petani wajib dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang berpihak.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI Herman Khaeron dalam perbincangan santai dengan PolitikParlemen.com, baru-baru ini.

“Situasi dan kondisi pertanian kita masih terus membutuhkan stimulus dari pemerintah, membutuhkan proteksi, perlindungan dan pemberdayaan. Ini adalah fakta di lapangan. Loyalitas petani di Indonesia tentunya membutuhkan regulasi yang memungkinkan banyaknya bantuan untuk petani,” kata Herman.

Menurut Herman, secara substansi regulasi ini melindungi petani dari gagal panen, risiko harga, meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Indikasi petani tidak berdaulat, kata Herman, dapat dilihat dari penguasaan lahan mereka yang rata-rata di bawah satu hektare. “Bahkan penelitian terakhir mereka rata-rata hanya menguasai lahan 0,3 hektare. “Ini jelas tidak ekonomis. Bahkan banyak petani yang terperangkap ijon,” katanya.

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kata Herman memberikan kepastian kepada petani. Ketika harga fluktuatif para petani tidak merasa khawatir. Mereka nantinya bukan hanya punya harapan tetapi pendapatan mereka lebih baik. “Nanti tidak ada lagi petani yang beramai-ramai membuang bawang merah ke jalan karena harganya sangat murah,” harapnya.

Dalam UU ini juga, kata Herman, Pemerintah diperintahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian. Misalnya soal irigasi yang sudaha tidak mendukung pertanian. “Karena hampir 50 persen dari irigasi kita rusak. UU ini mengamanatkan agar Pemerintah segera memperbaiki sarana dan prasarana itu,” kata politisi asal Cirebon ini.

Masalah pembiayaan juga, lajut Herman, menjadi bagian yang penting dalam UU ini. Untuk pembiayaan, kata Herman, petani membutuhkan dana yang tidak bisa ditangani langsung bank konvensional. “DPR menginginkan ada Bank Petani. Namun setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak banyak kendala untuk mendirikan Bank Petani ini. Titik tengahnya
bank-bank Pemerintah didorong mendirikaan unit-unit bank yang melayani bidang pertanian,” kata Herman. (YRC)

Leave a Reply

*