Rapat Internal PDIP singgung Resuffle

Politikparlemen,JAKARTA – Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Hendrawan Supratikno berpendapat bahwa waktu 6 bulan itu cukup untuk mengevaluasi kinerja menteri yang terbukti kerjanya tidak maksimal. Khususnya di tim ekonomi, hukum dan politik. Di mana Presiden Jokowi harus mampu mengindentifikasi para menteri itu yang tidak mampu bekerja.

“Sebenarnya 6 bulan sudah waktu yang cukup untuk menilai, tapi kadang-kadang seperti dokter, perlu second opinion. Namun second opinion, menterinya juga masih pemanasan, tapi kalau memang tidak mampu, ya tahun 2015 ini mesti direshuffle,” tegas anggota Komisi XI DPR RI itu pada wartawan di Dalam Dialektika Drmokrasi di Ruang Pressroom Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (30/4/2015)

Hendrawan mengaku isu reshuffle itu turut dibicarakan di rapat internal PDIP tapi tidak pakai acara rapat rencana reshuffle. “Artinya kita bicara kabinet, wajar dong sebagai partai pengusung “.katanya.

Menurutnya masalah beberapa menteri yang kerap dikaitkan dengan isu reshuffle seperti Seskab dan Menteri BUMN, bahwa setiap menteri ada sponsornya. “termasuk yang ‘disponsori’ PDIP. Tapi Andi Widjojanto dan Rini Soemarno itu bukan sponsor Ibu lho,” pungkas Hendrawan

Selama 6 bulan masa kerja kabinet, ada menteri yang salah tempat sehingga kerjanya tidak maksimal, ada juga menteri yang punya ‘hidden agenda’ karena masih perlu memenuhi keinginan sponsor yang mendorongnya menjadi menteri.

Sementara itu Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menegaskan Menteri Kabiner Kerja Amatir krn tidak menunjukkan hasil kerja sesuai program Trisaktinya Presiden Jokowi.

Senada dengan Hendrawan, Menurut Drajad Wibowo Presiden harus segea mengevaluasi menteri di bidang ekonomi dan politik hukum. Namun, dia tidak merinci nama menteri tersebut. Hal yang pasti, reshuffle harus dilakukan tapi cukup satu kali dalam 5 tahun masa kabinet kerja. (erc)

Leave a Reply

*