Gedung Baru bukan untuk Gagah-gahan, tapi Kebutuhan Mendesak

Roem Kono

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR

Politikparlemen, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Periode 2014-2019 dibawa pimpinan Ketua DPR Setya Novanto, kembali mewacanakan pembangunan gedung baru,  yang pada periode sebelumnya gagal dilaksanakan karena mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

Pembangunan gedung tersebut, hingga kini masih menimbulkan kontroversi di masyarakat yang pertama kali diwacanakan oleh mantan Ketua DPR Marzuki Alie yang juga sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Periode 2009-2014. Saat itu, mencuat bahwa gedung baru yang akan dibangun antara lain dilengkapi berbagai fasilitas mewah seperti kolam renang dan tempat karaoke.

Akibat derasnya kritik masyarakat yang menganggap bahwa gedung yang ada saat ini masih dalam kondisi memadai, akhirnya pembangunan gedung baru diurungkan, meskipun telah melalui studi kelayakan dan tinggal peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut.

Penambahan ruangan di Gedung DPR sangat mendesak dilakukan, bukan hanya untuk fasilitas anggota saja. Kondisi gedung, sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk menunjang kerja para legislator.  Disamping itu Gedung Nusantara I yang ditempati anggota dewan, bangunanya terus mengalami kemiringan dan penurunan, dikuatirkan akan roboh karena kelebihan kapasitas.

Ketua BURT DPR Roem Kono menilai untuk memenuhi kebutuhan itu, harus dibangun gedung baru agar ruangan para anggota lebih layak.  Ruangan anggota Dewan saat ini luasnya hanya 4×7 meter, padahal idealnya luas ruangan tersebut adalah  160 meter per segi.

“DPR dihuni 560 anggota, belum staf anggota, tenaga ahli, staf fraksi dan lain-lain, termasuk tamu. Masak kalah sama BPK yang anggotanya cuma sembilan orang, tapi luas bangunannya separuhnya gedung ini,” kata Roem kepada politikparlemen di ruang kerjanya , baru-baru ini.

Roem lantas mencontohkan ruangan kerjanya di lantai 12 Gedung Nusantara I. Roem juga mendapatkan ruangan ukuran 4×7 meter, karena ruangannya ada di sebelah pojok lebih muda untuk melakukan penataan ulang dan mendesain sendiri  ruanganya.

Pada bagian depan dtempaiti stafnya, sementara di bagian depan ada meja rapat, serta dibagain belakang ditempatkan sofa dan meja kerjanya. Untuk memisahkan antara ruang rapat dan ruangan kerjanya diberi sekat dari kari kaca dan kayu. Meski tidak terkesan mewah ruangan tersebut,  tapi paling tidak lebih baik dari ruangan anggota yang ada.

Untuk merombak ruangan itu agar lebih bermartabat, Roem mengaku telah kocek pribadinya . Bahkan untuk keamanan, ia juga telah mengeluarkan dana lagi bersama anggota Fraksi Partai Golkar lainnya untuk membuat pintu keamanan untuk memasuki blok ruangan dengan sistem kode.

Fasilitas yang diterima anggota Dewan saat ini dinilai sangat memprihatinkan, padahal anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. “Kita bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung, kita dipilih rakyat. Itu bedanya kita dengan lembaga lain. Karena itu kita membutuhkan sarana-prasarana yang menunjang,” ujar Roem.

Jika diperhatikan, ruangan kerja  anggota Dewan  kalah sama dengan ruangan seorang direktur jenderal di kementerian atau ruangan pejabat Mahkamah Agung , termasuk fasilitas yang diterima seperti mobil dinas, dana taktis dan protokoler.  Sementara anggota DPR adalah seorang pejabat negara, dimana faslitas yang diterimanya mestinya disejajarkan dengan yang diterima seorang menteri. Tetapi faktanya, bertolak belakang dan sangat memprihatinkan, sementara kinerjanya begitu banyak dan mobilitas nya sangat tinggi.

“Kita tidak dapat apa-apa cuman gaji saja, rumah dinas saja standar biasa,  mobil dinas tidak dapat. Apa yang kita terima saja, kalau dibandingkan dengan seorang Dirjen, kita saja kalah,” kata Ketua BURT DPR ini.

Pembangunan Gedung DPR yang lengkap dengan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan untuk menunjang kinerja  dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai Parlemen Modern. Sebab, apabila dibandingkan dengan bangunan gedung parlemen-parlemen di dunia, kondisi gedung parlemen di Indonesia sangat memprihatinkan.

“ BURT dan pimpinan DPR sudah sepakat mulai tahun ini pembangunan akan direalisasikan. Semua harus ditata ulang, ditertibkan karena juga berkaitan dengan keamananan yang terpadu,” katanya.

Menurut Roem,  rencana pembangunan Gedung DPR bukan untuk gagah-gahan, tetapi merupakan kebutuhan karena faslitas yang ada  sudah jadul dan tak elok jika dilihat oleh tamu-tamu yang datang dari berbagai negara.  Fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen dinilai tidak mendukung maksimalnya kinerja para legislator.

DPR RI dan DPD RI juga sudah bersepakat untuk melakukan penataan kawasan Parlemen Senayan, yakni kembali ke fungsi legislasi. Fungsi tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan fasilitas, sarana dan prasana yang mendukung kinerja seorang legislastor . DPR akan bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk membuat grand design pembangunan gedung baru ini, yang pembangunannya akan dibiayai  dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Penolakan terhadap rencana pembangunan Gedung baru DPR, kata Roem, lebih pada kehati-hatian masyarakat agar pembangunan gedung tersebut, tidak dikorupsi atau gedung baru tersebut akan makin menjauhkan para wakil rakyat dengan para konstituen.

“Jadi sebenarnya kontroversi penolakan pembangunan gedung baru DPR adalah soal ada tidaknya korupsi dan gedung tersebut hanya untuk gagah-gagahan.  Saya tegaskan tidak ada korupsi, silahkan diawasi pembangunannya dan gedung baru untuk menunjang kinerja, bukan untuk sombong-sombongan atau gagah-gagahan,” kata Ketua DPP bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Munas Bali ini.

Hanya saja, Roem membantah jika gedung baru harus selalu diartikan dengan proyek. Memperbaiki gedung yang lama juga adalah bagian dari pembangunan gedung baru tersebu, karena sudah diagendakan anggota DPR Periode 2014-2019.

Hal mendesak pembangunan gedung baru adalah soal kapasitas Nusantara I yang dipakai untuk ruangan 560 anggota makin tidak memadai. “Saya sangat khawatir banyak Anggota DPR yang tidak ingin berkantor di situ. Mereka lebih memilih untuk duduk-duduk di Komisi,” ungkapnya.

Selain itu, jumlah pegawai tetap di gedung tersebut saja sudah mencapai 5.000 orang. Ditambah dengan tamu, maka kondisi menjadi tidak kondusif karena ramainya orang di satu lokasi dan menjadi pemandangan sehari-hari.

“Nunggu lift saja,  antrinya lama, waduh.  Belum lagi ke toilet, meja kursi sejak tahun 80 belum diganti, iItu persoalan yang harus kita perbaiki, kalau tidak itu tidak akan jalan menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi,” katanya.

Menurut politisi Golkar ini, kalau hal itu tidak segera diantisipasi, maka anggota dewan yang merupakan penyambung lidah rakyat akan sulit menjalankan tugasnya. “Kita bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung. Itu bedanya kita dengan lembaga lain (BPK, MK, MA dll). Karena itu kita membutuhkan sarana-prasarana yang menunjang.   Perlu satu (Gedung) yang menampung semua itu,” tegasnya.

Roem mengatakan, gedung dan fasilitas yang mendukung saat ini tidak akan bisa menjadikan Indonesia sebagai Parlemen Modern dan disejarkan dengan parlemen-parlemen di dunia.   “Itu bagian dari rencana (menjadikan Parlemen Modern,red). Karena kalau kami mau membesarkan parlemen, kami membutuhkan sarana dan prasarana.  Tapi yang kita perlu bukan hanya gedung. SDM juga perlu kami perbaiki untuk menghadapi globalisasi,” ucap Roem menambahkan.

Sarana dan Prasana

Dalam rencana pembangunan gedung baru DPR, selain melakukan penataan Kompleks Senayan sebagai Kawasan Parlemen, juga akan dibangun beberapoa fasilitas pendukung seperti Pembangunan Perpustakaan dan Dokumentasi, Museum Sejarah (Art Center), Exhibition Hall, Learning Center dan Pusat Penelitian (Research Center) yang semuanya membutuhkan ruangan yang luas.

Ketua BURT Roem Kono mengatakan, ruang dan lokasi perpustakaan saat ini tidak representative sebagai Perpustakaan Parlemen. Pengembangan perpustakaan diarahkan pada visi sebagai Pusat Data dan Informasi, serta Ilmu Pengetahuan tentang Keparlemenan.  Yakni tentang parlemen, sejarah pemikiran dan gagasan perkembangan parlemen Indonesia dari masa ke masa. Mulai pada masa Volkstraad, DPR hasil Pemilu 1955, DPR Gotong Royong, DPR hasil Pemilu 1971 dan seterusnya, DPR era Reformasi  sampai dengan pasca Reformasi.

Namun, untuk mencapai visi ini diperlukan koleksi buku yang sangat banyak, antara lain mencakup koleksi buku umum, risalah rapat pembahasan undang-undang dan rapat-rapat lainnya, koleksi buku yang dibutuhkan komisi, buku gagasan para ahli dan akademisi yang berkaitan tentang sejarah pemikiran Pancasila, dan sejarah pemikiran konstitusi  (UUD NKRI 1945).

“Tetapi saat ini kondisi perpustakaamn sangat memprihatinkan. Perpustakaan yang ada tidak dapat menampung semua koleksi yang dimiliki oleh parlemen dan juga sangat tidak layak dan tidak memadai, termasuk dalam sistem pengamanan koleksi,” katanya.

Sementara menyangkut pembangunan museum, Roem mengungkapkan, Museum DPR RI  sebenarnya telah dirintis sejak 1992 lalu, tetapi hingga saat ini belum memiliki ruang dan koleksi yang memadai sebagai Museum Parlemen.

“Sampai saat ini Museum DPR hanya menempati ruang sempit di Gedung Nusantara, sehingga diperlukan pembangunan museum yang diarahkan pada data dan informasi yang menjadi rujukan dalam pengetahuan sejarah keparlemenan Indonesia, yang tidak hanya mengumpulkan koleksi benda-benda bersejarah saja, tetapi juga pengembangan diorama yang diterjemahkan dari koleksi  foto dan dokumen konvensional yang dikumpulkan,” ujar Roem.

Kedepan, pengembangan museum dilakukan dengan menyusun sejarah berurutan yang memperlihatkan momentum khusus, seperti DPR pada masa Volkstraad, DPR hasil Pemilu 1955, DPR Gotong Royong, DPR hasil Pemilu 1971 dan seterusnya, DPR era reformasi sampai dengan era reformasi sampai dengan pasca reformasu.  “Dalam museum ini juga diperlu disediakan semacam hall of fame yang memperlihatkan biografi dan foto singkat anggota parlemen yang menonjol  dal berpestasi,” katanya.

Sedangkan menyangkut pembangunan Research Center, menuru Roem, Research Center  akan memberikan dukungan kepada Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini sudah memiliki SDM yang baik, namun belum didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menunjang kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Research Center juga membutuhkan ruang kerja yang cukup luas, dan jumlah tenaga fungsional yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung kinerja Dewan. “Kebutuhan infrastruktur bagi Research Center antara lain untuk ruang kerja, sejumlah ruang seminar, ruang diskusi dan ruang konstruksu seperti Negara Amerika Serikat, Australia, Turki dan lain-lain,” katanhya.

Terakhir, terkait pengembangan Komplek Parlemen, Roem mengatakan, awalnya hanya ada  Gedung MPR/DPR, tetapi dalam 10 tahun terakhir telah berdiri gedung  baru bagi para anggota Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Gedung MPR/DPR ketika itu dibangun untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika pada 19 April 1965. Kemudian dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Komplek Senayan.

Selanjutnya, pada 1997 dibangun Gedung Nusantara yang sekarang digunakan sebagai kantor anggota DPR. Gedung Nusantara I dalam perencanaan awalnya hanya dirancang untuk ditempati 800 orang, yang terdiri dari 450 anggota dan staf. Saat ini sudah melebihi kapasitas yang direncanakan, karena telah ditempati oleh sekitar 2.420 orang, yang terdiri daru 560 anggota DPR ditambah 1 orang asissten pribadi dan 2 orang tenaga ahli. Jumlah ini ditambah dengan peneliti, tenaga ahli Badan Legislasi, tenaga  ahli fraksi.

Padahal kebutuhan gedung untuk menampung kebutuhan saat ini  adalah 560 anggota DPR ditambah 2 orang asisten prinadi dan 3 orang tenaga ahli. Sehingga total keseluruhan 3,300orang belum termasuk , peneliti, tenaga ahli Badan Legislasi, dan tenaga ahli fraksi.

“Jadi kebutuhan penambahan ruang kerja anggota, tenaga ahli, asisten dan staf yang memadai sudah mendesak. Setelah 70 tahun meredak dan 17 tahun reformasi, kita belum membangun satu gedung Parlemen yang menjadi ikon nasional,” tegas Roem Kono, Ketua BURT DPR ini. (awn)

Leave a Reply

*