Panja Migas akan Coret Pihak Ketiga dalam Impor Migas

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi

Poltikparlemen, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panja Migas Komisi VII akan merivisi Undang-undang Migas. Revisi ini bertujuan untuk menghapus impor migas melalui pihak ketiga trader atau yang lebih keren disebut Mafia yang selama ini dilakukan oleh Pertamina.

”Kita menginginkan Pertamina mengimpor langsung dari produsen,”kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi (Demokrat) dalam dialektika demokrasi ‘Pembubaran Petral’ bersama anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi dari NasDem di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/5/2015)

Menurut Mulyadi, pemerintahan Jokowi membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina yang selama ini menjadi pihak ketiga dalam impor migas yang dilakukan pertamina. Tapi kemudian muncul Integrated Supply Chain (ISC) yang merupakan nama baru dari Petral.

”Kalau Petral dibubarkan tapi masih impor melalui trader, sama saja bohong. Cuma untuk pencitraan saja.. Petral bubar, namun muncul ISC, itu sama saja ganti cassing atau tikusnya hanya pindah ke rumah yang baru,” tambahnya.

Alhasil, katanya pembubaran Petral itu tidak akan berpengaruh terhadap harga BBM yang terus naik.

Bahayanya lagi, kata Mulyadi, harga premium sekarang ini tidak disubsidi lagi oleh pemerintah,. Sehingga ketika harga BBM dunia naik, pemerintah meminjam uang dari Pertamina. Karena itu persoalan BBM itu kini makin kompleks dan rumit. Apalagi sistem cost recovery meski Indonesia mendapatkan 80%, tapi setelah dikurangi biaya produksi, perawatan, dan lain-lainnya keuntungannya ternyata kurang dari 30%. “Untuk itulah perlunya revisi UU Migas ini,” ujarnya.

Mulyadi pun mempertanyakan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang sebelumnya menolak membubarkan Petral ketika Komisi VII DPR mengusulkan, karena akan dikembangkan untuk kerjasama dengan Petronas Malaysia, tapi sekarang tiba-tiba dibubarkan, ada apa?

“Sama halnya dengan kontrak Migas dengan Sonangol, Nigeria, yang semula antara pemerintah dengan pemerintah, kini malah bisnis to bisnis (b to b). Lalu mana penghematan Rp 72 triliun yang dijanjikan?” tanya Mulyadi.

Sementara Kurtubi, dengan membubarkan Petral maka proses impor Migas akan makin efektif dan mampu menghemat 22 juta dollar AS. Soal ISC sebagai pihak ketiga yang mengimpor karena UU Migas masih memerintahkan demikian.

“Pertamina memang bisa impor langsung dari produsen tapi itu butuh waktu lama dan UU Migas mesti direvisi terlebih dahulu. Memahami harga dan Migas itu cukup melihat di kilang itu sendiri, semua data tentang Migas lengkap, dan yang penting tidak melalui pihak ketiga,” tutur politisi asal NTB ini. (erc/mun)

Leave a Reply

*