Pilkada Serentak Sukses Tergantung Pemerintah

20150907_132335

Politikparlemen,JAKARTA –  Pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama saat ini sudah bergulir. Nama-nama calon kepala daerah beserta nomer urut yang akan digunakan selama kampanye dan pemilihan sudah terpampang yang menandakan mereka telah lolos verifikasi.

Namun, masih ada sejumlah persoalan yang ditemukan jelang berlangsungnya pilkada serentak. Persoalan, itu antara lain menyangkut dualisme dukungan Partai politik terhadap calon kepala daerah. Seperi di Sulawesi Barat, ditemukan adanya partai politik yang memberikan dukungannya kepada dua calon kepala daerah.

Situasi semacam ini menyebabkan KPUD setempat terpecah. Mereka bahkan melakukan voting untuk menentukan calon mana yang diterima, meski akhirnya Bawaslu turun tangan dan menganulir keputusan KPUD.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Badan Anggaran MPR RI Muhammad Asri Anas, saat menjadi narasumber pada acara dialog pilar negara, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, pada Senin (7/9), dengan tema ‘Etika Politik Pemilukada’.

Selain persoalan ditingkat penyelenggara, kata Asril, Pilkada yang rencananya digelar pada 9 Desember juga tandai ketidaksiapan partai politik. Sebagai bukti ketidaksiapan parpol jelang pilkada adalah adanya partai yang memberikan dukungan kepada dua calon.

“Temuan lain menyangkut pilaka serentak adalah proses penyaluran dana desa, yang diembel -embeli sebagai bantuan kepala daerah, dan ini jelas-jelas tidak sehat,” kata Asril.

Dilain pihak Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro mengatakan penanggung jawab akhir dari pilkada serentak adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai presiden, menurut Siti, Jokowi tidak bisa melepas tanggung jawabnya kepada siapa pun karena ini konsekuensi dari sistem presidensial.

“Itu perintah konstitusi karena Indonesia menganut sistem presidensial,” kata Siti Zuhro
Seharusnya, menurut Siti, sebelum penetapan pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 mendatang, pemerintah mengukur korelasi pilkada yang selama ini sudah dilangsungkan terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Sudah ada 1.000 lebih pemilkada di Indonesia. Mestinya pemerintah mengukur apa ada korelasi pilkada dengan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.(erc)

Leave a Reply

*