Bidan PTT Minta DPR RI Perjuangkan Status Nasibnya

IMG-20150928-00298

Politikparlemen,JAKARTA – Komisi II dan Komisi IX DPR RI meminta Kemenpan RB serius merespon pengangkatan Bidan PTT (pegawai tidak tetap) menjadi PNS karena status para Bidan PTT sudah disetujui pengakatannya oleh tiga Menkes sejak tahun 2006. Anggota Komisi IX, Imam Suroso menegaskan hal itu dalam rapat dengar pendapat umum bersama para Bidan PTT di Jakarta Senin (28/9). Politisi PDI Perjuangan Imam Suroso hadir dalam RDPU itu mendampingi anggota Komisi II, Dadang Muchtar dan Arteria Dahlan untuk  menerima aspirasi para Bidan PTT yang umumnya bertugas di desa. Para Bidan PTT tersebut meminta DPR RI segera menindaklanjuti janji Presiden Jokowi atas status dan kepastian nasib pengangkatan PNS mereka.

Menurut Yani Juru bicara para Bidan PTT itu, nasib para Bidan PTT di seluruh Indonesia sampai saat ini terkatung-katung, karena sudah 9 tahun masa kerjanya, tetapi masih bergantung kepada keputusan Kementerian Penertiban Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. Padahal surat edaran Menkes mengangkat status para Bidan PTT sudah sampai ke pelosok-pelosok. Karena itulah sebagian anggota Forum Bidan PTT Indonesia menyampaikan keluhannya ke DPR RI. Sementara sebagian besar melakukan unjuk rasa ke Istana Negara dan Kemenpan RB.

Menurut Anggota Komisi IX DPR FPDIP Imam Suroso, persoalan ini sebenarnya serius bagi bangsa. Karena tinggi rendahnya tingkat ibu dan anak akibat melahirkan tergantung peranan para Bidan. “Jadi para bidan yang tugasnya di desa-desa itu wakil pemerintah di pelosok-pelosok.  Kerjanya luar biasa. Kami berharap Menpan harus merespon serius masalah status mereka,”ujarnya.

Imam Suroso yang membidangi masalah kesehatan itu mengingatkan, kalau pemerintah tidak memperhatikan nasib Bidan PTT, Indonesia akan menjadi sorotan dunia, karena tugas Bidan PTT itu membawa nama bangsa mengenai tingkat kematian ibu dan anak.

Sementara itu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Dadang S Muchtar  menyatakan dukungannya agar Kemenpan RB segera mengangkat status Bidan PTT menjadi PNS. Kalau Kemenpan RB sudah memperhatikan pengangkatan status para guru, nasib para Bidan PTT harus diperhatikan serius. “Karena masalahnya dengan Kemenpan kami dari Komisi II sengaja menggelar RDPU dengan Bidan PTT,”ujarnya.

Anggota Komisi II dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mendesak pemerintah menerbitkan payung hukum dalam bentuk Kepres maupun Perundang-Undangan lainnya yang dapat memastikanserta menjamin pengakatan Bidan Desa sebagai pegawai tetap yang akhirnya memastikan dan menjamin seluruh Bidan PTT dapat diangkat.(erc)

Leave a Reply

*