Inkrah dan Kesepakatan  AL-ARB

IMG-20150929-WA0001

OPINI
Inkrah dan Kesepakatan
AL-ARB
Oleh : Kartoyo DS

Politikparlemen – Konflik internal di tubuh Partai Golkar rasanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan apa pun, kecuali adanya kebesaran hati dari dua tokohnya yang sedang bertikai, Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL).

Sebab, berbagai skenario sudah ditawarkan, diantaranya islah dan  munaslub. Bahkan sempat ada suara sedikit emosional yang menghitung kemungkinan Golkar dibelah dua, tetapi tetap saja sulit mencari jalan keluarnya.

Islah merupakan satu jalan yang pernah ditawarkan sejumlah tokoh senior dan tokoh muda Golkar, diantaranya Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Bambang Soesatyo dan Yorris Raweyai. Namun ketika usulan ini mencuat, muncul  sebuah pertanyaan, jika partai sudah islah, siapa yang menjadi ketua umumnya, ARB atau AL ?   Karena keduanya sama-sama merasa berhak menjadi ketua umum, akhirnya opsi ini pun sulit diwujudkan.

Opsi kedua, munaslub. Gagasan ini juga sempat mengawang-awang di media massa dan dibahas dalam diskusi kecil kader-kader Golkar di pusat maupun daerah. Usulan ini pun kandas, karena ditolak oleh sejumlah tokoh Golkar, sebab dianggap bertentangan dengan  AD/ART partai.

Dalam pasal 30 Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar disebutkan, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah musyawarah nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti, Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Munaslub diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Munaslub mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;

Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

Memang saat ini partai Golkar tidak berada dalam fase kegentingan sebagaimana dimaksudkan oleh Anggaran Dasar, tapi apa yang terjadi di tubuh Partai Golkar sekarang ini sudah bisa diartikan sebagai keadaan luar biasa. Karena sejatinya kondisi ini membutuhkan penanganan yang serius sebagai jalan keluar, agar Golkar bisa kembali utuh seperti dulu. Hanya saja, untuk mewujudkan munaslub bukan perkara mudah, karena pimpinan pusat dan daerah terbelah dua. Sehingga  sulit memutuskan DPP mana yang berhak menyelenggarakan munaslub dan DPD tingkat I dan II dari kubu mana yang memiliki hak suara. Keduanya merasa berhak. Sehingga munaslub menjadi sulit terselenggara.

Lalu bagaimana jika Golkar dipecah saja menjadi dua ? Sangat mudah mengatakannya, tapi juga sangat sulit melaksanakannya.

Seandainya disepakati Golkar dibelah dua, kubu Agung dan kubu Aburizal, lalu siapa yang berhak menggunakan nama Golkar ?

Ini pun akan menjadi pembahasan panjang. Bukan tidak mungkin akan masuk ranah hukum lagi. Belum lagi penyelesaian masalah asset, siapa yang berhak menempati kantor DPP. Begitu pun dengan kantor DPD-DPD Golkar di daerah. Semua itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan ujungnya, Golkar tidak bisa mengikuti pilkada 2017 dan 2018, bahkan Pemilu 2019, karena larut dalam konflik berkepanjangan.

Lalu, kapan konflik akan berakhir ? Sementara, tiga agenda besar membentang di depan mata, yakni pilkada 2017 dan 2018 serta pileg (pemilihan anggota legeslatif) dan pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden).

Sejujurnya, sudah banyak kader Golkar di pusat maupun di daerah yang mulai mengalami kelesuan berpolitik, karena kondisi partai yang tidak menentu ini. Bahkan, anggota DPR yang tidak ingin terlibat konflik dengan sesama teman, tampak terlihat apatis. Sudah tidak peduli pada masalah partai ini.

Mereka hanya berpikir,  bagaimana menghabiskan masa bhaktinya sebagai anggota DPR dengan mulus. Setelah itu tidak tahu akan kemana. Karena mereka sudah merasa letih mengikuti pertikaian yang belum terlihat ujungnya itu.

Di tengah tandatanya besar dan kegelisahan kader Golkar di seluruh indonesia, baik yang ada di DPP, DPD I, DPD II, DPR maupun DPRD, untungnya masih ada secercah harapan, yakni keputusan inkrah yang konon akan diputuskan pada Oktober ini. Yang lebih menggembirakan lagi, beberapa waktu lalu seorang tokoh Golkar mengatakan pada penulis bahwa Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sudah bertemu empat mata untuk menyambut  “kedatangan” inkrah.

Dalam pertemuan tersebut, konon, mereka sepakat untuk menghormati dan menerima apa pun keputusan inkrah yang akan diputuskan Mahkamah Agung (MA). Dan, baik ARB maupun AL, sepakat untuk tidak akan melakukan gugatan apa pun lagi. Itu artinya, konflik Partai Golkar akan berakhir bulan ini.

Kesepakatan ini tentu akan menjadi pegangan bagi kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Mereka akan menggantungkan harapan kepada kesepakatan kedua tokoh ini. Harapan akan kembalinya Partai Golkar sebagai partai kuat seperti di masa jayanya dulu.

Untuk itu, seluruh kader Partai Golkar di pusat maupun daerah harus mendukung sepenuhnya kesepakatan tersebut dan menjaganya. Bahkan harusnya  ada semacam ikatan atau perjanjian tertulis dengan sanksi hukum dan sanksi moral bila ada pihak yang melanggar. Perjanjian itu harus diumumkan kepada publik Golkar di mana pun, sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada pihak-pihak, baik dari luar maupun dari dalam yang mencoba menjadi propokator untuk mementahkan kesepakatan itu.

Dalam situasi seperti ini, bukan tidak mungkin akan ada infiltran yang berusaha “menerobos” masuk ke dalam ruang hampa yang ada di tubuh Partai Golkar. Sebab, saat ini masih ada pihak-pihak yang berkepentingan ingin menghancurkan Golkar, baik dari luar maupun dari dalam. Apalagi jika dikaitkan dengan sejarah masa lalu, termasuk sejarah kelam 1965.

Golkar sebagai partai penopang rezim Orde Baru selama 32 tahun di mata sebagian pihak, bukanlah partai hebat tanpa cela. Dimasa jayanya Golkar sebagai pendukug pemerintahan Orde Baru dianggap telah menggerus eksistensi kelompok antikemapanan, membungkam orang-orang kritis dan sebagainya.

Memang banyak yang menginginkan Golkar tetap eksis, karena perjuangan Golkar untuk rakyat nyata adanya. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan fisik negeri ini, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi. Tapi sebaliknya, tidak sedikit pula yang menginginkan Golkar dihapus dari peta politik nasional, karena Golkar dianggap sebagai partai penuh dosa.

Terbukti saat Adurahman Wahid (alm) jadi presiden, Golkar yang saat itu dipimpin ketua umum Akbar Tandjung, mengalami tekanan yang luar biasa dari pemerintahan Wahid. Kantor Golkar di Jawa Timur dibakar. Kantor DPD Golkar DKI Jakarta diserang massa tak dikenal dengan serangan membabi buta. Dan Abdurahman Wahid sebagai presiden  ingin mengeluarkan dekrit (presiden) pembubaran DPR dan Golkar.  Tapi sebelum dekrit dikeluarkan, Abdurahmn Wahid  dilengserkan oleh DPR periode 1999 – 2004, mellui sidang istimewa MPR.

Dan bukan mustahil, hingga kini niat yang sama, yakni membubarkan Partai Golkar masih tersimpan di lubuk hati pihak-pihak tertentu. Karena Itu, kader Partai Golkar harus waspada, berhati-hati, sehingga tidak mudah dipropokasi oleh “predator”-“predator” politik (meminjam istilah MS Hidayat) yang ingin memusnahkan Partai Golkar.

Penulis adalah Wartawan DPR RI

Leave a Reply

*