Diplomasi Lemah , Perlindungan Jama’ah Haji Rendah

20151013_124619

Politikparlemen,JAKARTA –Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menujukkan kelemahannya dalam berdiplomasi dengan negara Arab Saudi. Hal itu bisa terlihat dari pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang belum optimal. Sebagai negara yang berkontribusi besar dalam jumlah jemaah haji, Indonesia melalui Kementerian Agama bisa meningkatkan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

“Pelayanan dan penanganan jemaah haji yang tidak optimal menunjukkan tak adanya diplomasi pemerintah Indonesia dengan negara Saudi Arabia. Akibatnya menimbulkan perlindungan jemaah haji pun menjadi rendah. Dari tahun ke tahun selalu terjadi masalah penyelenggaraan haji, ” ujar Daulay saat jumpa pers hasil pengawasan tim DPR atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436H/2015 di gedung DPR Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Daulay mengaku tak habis pikir atas lemahnya perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut.  Ada yang jemaah haji yang meninggal akibat jatuh crane tak boleh dilihat baik oleh pemerintah dan DPR. “Kita dipaksa untuk menerima bersih saja atas hasil investasi pemerintah Arab Saudi, semua akses ditutup untuk melihat jenazah korban. Bahkan ada korban Mina yang H+25 baru diketahui identifikasinya, ” katanya.

Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Daulay mengatakan ada tiga poin yang menjadi perhatian penyelenggaraan haji yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan.

Komisi VIII DPR kata Daulay akan menginisiasi usulan pada pemerintah Arab Saudi agar Mina dibuat tiga tingkat sehingga musibah Mina yang setiap tahun memakan banyak korban dapat teratasi.  Adanya tiga lantai bisa dilihat dalam pelaksaan ibadah melempar jumrah dan Sa’i. Umat Islam sedunia yang melaksanakan ibadah haji diyakini bakal tertampung jika Mina dibuat tiga lantai.

“Apakah di Mina tidak bisa dibuat tiga lantai? Pemerintah Arab Saudi pasti mampu dan untuk itulah Indonesia harus inisiasi usulan itu, ” kata politisi dari Fraksi PAN itu.

Desakan kepada pemerintah Arab Saudi lainnya adalah melakukan perbaikan fasilitas pelayanan di Masjid Al-Haram dengan adanya early warning system.  “Adanya sistem peringatan dini diperlukan jika terjadi bencana badai besar seperti sirine peringatan bagi jemaah haji yang sedang di Masjid Al-Haram dan adanya emergency exit sehingga ketika hendak menyelamatkan diri arahnya jelas, ” katanya.

Perbaikan layanan lainnya adalah saat wukuf  diberikan adanya fasilitas pendingin udara di tenda yang berfungsi dengan baik dan karpet yang layak. “Berdasarkan temuan di lapangan adanya beberapa tenda bagi jemaah haji Indonesia yang bolong-bolong dan pendingin udara tidak berfungsi, ” ujarnya.

Daulay mengatakan pemerintah Arab Saudi juga diminta menyediakan fasilitas untuk klinik di Mina agar pelanayan kesehatan lebih optimal karena saat ini pelayanan kesehatan dilakukan dilakukan di tenda-tenda sempit dan dianggap illegal.

“Pemerintah juga harus renegosiasi kepulangan jemaah haji Indonesia yang meninggal dalam musibah Mina. Sebab tak semua keluarga jemaah haji yang meninggal menginginkan keluarganya dikuburkan di Arab Saudi, ” katanya.

Terkait masih belum optimalnya pelayanan haji, DPR lanjut Daulay mendesak dibentuk dan ditetapkannya pengurus dan tata kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sesuai UU Nomor 34 TAhun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, BPKH diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas dan akutabilitas dalam pengelolaan haji.(erc)

Leave a Reply

*