Mahyudin: Masalah Buruh Perlu Penanganan Lebih Serius

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin

Politikparlemen,JAKARTA – Permasalahan buruh dan permasalahan di sekelilingnya hampir setiap saat menjadi bahan pembahasan panas di berbagai media diskusi dan seminar.  Demo buruh yang kerap terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Indonesia, sepertinya sudah menajdi hal biasa terjadi.  Namun, persoalan inti yang terus menajdi masalah soal buruh sepertinya belum tertangani secara tuntas.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin adalah salah seorang yang sangat peduli pada persoalan seputar buruh.  Mahyudin mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan perburuhan sebenarnya menjadi pekerjaan rumah bangsa Indoensia.

“Jika kita bicara soal kesejahteraan sebenarnya buruh kita itu masih belum sejahtera.  Visi dan misi Presiden RI untuk mensejahterakan buruh Indonesia, nampaknya sekarang masih belum maksimal terlihat, sehingga hal ini perlu penanganan serius,” katanya, saat memberikan sambutan dalam Seminar Ketatanegaraan denga tema ‘Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintah Jokowi-JK Dalam Menghadapai Persaingan Global Ekonomi Sesuai Dengan UU NRI Tahun 1945 Pasal 27’, di Gedung Nusantara V, Kompleks  Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ( 24/3 ).

Soal buruh, lanjut Mahyudin,  setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan soal buruh saat ini.  Pertama, masalah pendapatan. Pendapatan buruh ini termasuk rendah.  Karena rendah banyak sekali tuntutan dan demo buruh yang seperti tidak pernah selesai.  Mudah-mudahan pemerintah menemukan solusi terbaik agar ke depan upah buruh bisa ditingkatkan.

“Namun, saya tekankan kenaikan uopah buruh tidak serta merta menghilangkan daya saing usaha.  Jika upah buruh terlalu mahal, nanti pengusahanya juga tidak bisa untung, bisa-bisa kolaps.  Jadi daya saing usaha juga harus diperhatikan,” imbuhnya.

Kedua, berkaitan dengan kebijakan kepastian tersedianya lapangan pekerjaan.  Fenomena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) juga sangat marak terjadi dan menjadi momok buat para buruh terutama terjadi pada tenaga-tenaga kerja outsourcing.

Ketiga, adalah soal jaminan sosial misalnya jaminan hari tua. “Ketiga hal tersebut menurut saya harus menjadi perhatian untuk semua pihak.  Saya bukan ahli buruh, tapi saya mengamati terus dari media massa dan saya concern soal buruh ini.  Diskusi dalam seminar ini diharapkan membuahkan output positif masukan baik untuk pemerintah.

“Harapan kami, Indonesia bisa menjadi negara maju menuju masyarakat adil dan makmur dimana sebagian besar yang sejahtera adalah buruh.  Jika buruh sejahtera maka bangsa ini juga sejahtera semuanya. Satu lagi, pemberian insentif kepada para pengusaha juga harus diikutsertakan berbarengan dengan kenaikan kesejahteraan buruh,”ujarnya.(erc)

 

Leave a Reply

*