KPK Periksa Chairuman Harahap Kasus E-KTP

download
Politikparlemen,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IR,” kata Yuyuk Andriati, Plh Kabiro Humas KPK, di Jakarta, Senin (10/10/2016).

IR yang dimaksudnya adalah Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Selain Chairuman, penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya juga untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irman, yakni Sekretaris Ditjen Dukcapil, Drajat Wisnu Setyawan; Staf Tata Usaha Ditjen Dukcapil, Henry Manik; Kasubbag Data dan Informasi Setditjen Dukcapil, Djoko Kartiko Krisno; dan Pegawai Negeri Sipil Ditjen Dukcapil, Pringgo Hadi Tjahyono.

Selain memanggil saksi-saksi, KPK juga memanggil Irman untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012 yang membelitnya.

KPK menetapkan Irman sebagai tersangka melakukan penggelembungan harga (mark up) dan menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2 trilyun dari proyek senila Rp 6 trilyun itu.

“[Kerugian negara] terakhir dari BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] Rp 2 trilyun. [Jumlah penggelembungannya] saya harus menanyakan lagi ke penyidik,” kata Yuyuk.

Tersangka Irman bersama tersangka Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri diduga menyalahgunakan wewenang.

“Dirjen Dukcapil bersama tersangka S [Sugiharto], diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang, terkait pengadaan e-KTP, nilai total proyek Rp 6 trilyun,” katanya.

Atas perbuatan itu, KPK menyangka Irman melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(hsu)

Leave a Reply

*