Manajemen Lapas Harus Diperbaiki Hindari Napi Plesiran

2017-02-09 14.57.14

Politikparlemen,JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Jamil mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sebab, kehidupan di Lapas saat ini seperti kerajaan tersendiri, sehingga bisa mengatur plesiran napi dan sebagainya untuk menghindari napi plesiran seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

“Jadi, manajemen Lapas itu harus diperbaiki menjadi badan otonom. Jangan membiarkan kehidupan Lapas seperti kerajaan tersendiri, yang bisa mengatur kluar-masuk atau plesiran napi. Sehingga yang memiliki banyak uang bisa bebas plesiran,” tegas politisi PKS itu dalam dialektika demokrasi ‘Napi Plesiran’ bersama pakar hukum pidana UI Akhyar Salmi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Karena itu kata Nasir, KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) menjadi yang berwenang untuk mengatur keluar-masuknya napi tersebut. Padahal, kalau Lapas otonom, maka akan ada pengelolaan yang serius, baik, dan professional. “Kalau kerajaan itu dibiarkan, maka akan menghancurkan Lapas,” ujarnya.

Sama halnya dengan membiarkan orang yang menempati lahan di pinggiran sungai, pinggiran rel kereta api, di bawah jalan tol, dan sebagainya itu harus diatasi dengan aturan tanpa dengan tetap menghormati perasaan. “Jadi, harus ada sistem atau SOP (standar operasional) yang harus berjalan dengan baik. Disamping fasilitas, infrastruktur dan gaji yang terbatas,” pungkas Nasir.

Kasus itu kata Akhyar, akibat sistem peradilan pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik di pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lainnya, yang tidak ada pengawasan di lapangan; apakah putusannya itu berjalan atau tidak? “Selama ini tak ada yang mengawasi putusan pidana itu di lapangan. Baik dari internal maupun eksternal,” jelasnya.

Kedua, adalah karena masalah kesejahteraan dan ketiga integritas. Karena itu kata Akhyar, sistem peradilan kita harus ditinjau lagi untuk menghindari plesiran tersebut. “Juga harus ada pemahaman yang sama dalam peradilan untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi korban kejahatan, memproses penjahat, dan menyadarkan napi atas kejahatannya agar tidak kembali menjadi residivis,” pungkasnya.(erc)

Leave a Reply

*