Agun Gunanjar : Mari Bicara Jujur Dan Konsisten Wahai Pimpinan KPK

20171008_130614

Politikparlemen,JAKARTA – Sikap berani jujur pada diri sendiri dan berani jujur kepada publik perlu dikedepankan oleh pimpinan KPK. Jangan sampai pimpinan KPK bersikap tidak konsisten, tidak konsekwen dan tidak bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri saat melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tentang kiprah KPK selama 15 tahun dalam hal pemberantasan korupsi dimana KPK mengakui dirinya kurang koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan dalam rapat terbatas Kabinet kerja mengenai rencana Kepolisian membentuk unit elit pemberantasan korupsi yaitu Densus Tipikor, KPK mengambil posisi “berdamai” dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK menyarakan kepada Presiden agar mengoptimalkan KPK dan Presiden lebih memperhatikan kesejahteraan Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal fungsi pemberantasan korupsi, seperti yang KPK rasakan sendiri yaitu kesejahteraan dari negara dalam fungsi pemberantasan korupsi.

“Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, pimpinan KPK menyatakan bahwa dari lima fungsi KPK sesuai UU tentang KPK yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Tiga fungsi (Penindakan, pencegahan dan Monitoring) ada deputinya. Tapi fungsi koordinasi dan supervisi tidak ada pos deputinya. Padahal fungsi koordinasi dan supervisi itu artinya melekat dalam segala hal, sikap dan perbuatan yang KPK lakukan, karena dalam criminal justice system di Indonesia ada institusi Kepolisian dan institusi Kejaksaan yang wajib diajak diberdayakan dalam hal pemberantasan korupsi. Itulah maksud dari peran KPK sebagai trigger mechanism yaitu peran sebagai inisiator yang menggerakkan seluruh pihak tekait sistem. Inilah yang selama 15 tahun tidak dijalankan KPK dan cenderung “main sendiri”,” katanya di Jakarta, Jum’at (3/11/2017).

Menurut Agun, dampak dari sikap KPK yang selama 15 tahun melakukan “pertunjukan” one man show sebagai “pahlawan” pemberantasan korupsi mengakibatkan perasaan diri pada “warga KPK” dan pendukung KPK  sebagai pihak yang selalu paling baik, paling benar, paling penting dan paling hebat diatas lembaga atau institusi lainnya di Indonesia. Inilah dampak terburuk di sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis. KPK menentukan hitam putih negara, yang lain harus tunduk, patuh dan taat pada KPK. Luar biasa tidak benarnya.

Atas dasar itulah,dijelaskan Agun Gunanjar sesuai mandat konstitusi, DPR yang sebagai pucuk dan puncak pengawasan negara, membentuk Pansus Angket KPK untuk melakukan pengawasan dalam bentuk penyelidikan terhadap tugas dan kewenangan KPK selama 15 tahun berjalan ini dalam hal pemberantasan korupsi. 15 tahun KPK bekerja dengan di isi SDM yang berkualitas, anggaran tak terbatas dan kewenangan yang sangat besar apa sudah membebaskan rakyat Indonesia dari korupsi? Apakah KPK sudah bekerja secara sistematis, berpikir secara komprehensif atau melakukan tindakan yang terstruktur agar bangsa ini merdeka dari korupsi? Bagaimana mungkin selama 15 tahun KPK hanya mampu menangkap koruptor yang semakin banyak tapi kalah dari korupsi yang tidak kunjung hilang?

Ia juga menegaskan hal itu menarik jika kita perhatikan perubahan sikap dan perilaku KPK pasca dibentuknya Pansus Angket KPK. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun diabaikan, surat dari lembaga negara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) direspon oleh KPK dan mengajak LPSK untuk mulai membahas pembaruan kerja sama yang berakhir sejak 2015 silam. Ini terjadi setelah sebelumnya pimpinan LPSK hadir dan memberi keterangan di Pansus Angket KPK tentang tidak adanya respon KPK terhadap ajakan LPSK untuk bekerjasama dalam pemberantasan korupsi.

“Lalu sekarang di media massa mulai ramai KPK melakukan lelang barang sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah KPK lakukan selama 15 tahun eksis. Bagi Pansus Angket KPK tentu ini adalah respon dari KPK setelah anggota Pansus melakukan penyelidikan ke Rupbasan-rupbasan di Indonesia untuk melakukan inventarisasi aset negara dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK,” ujar Agun.

Ditambahkannya, belum lagi fakta dari intern KPK sendiri yaitu Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Aris Budiman yang menyatakan saat hadir dalam Pansus Angket KPK bahwa ada geng yang klik di internal KPK yang lebih berkuasa dari pimpinan KPK. Geng ini menjabat pada posisi-posisi strategis di KPK sehingg mereka bisa membaca arah organisasi dan situasi KPK secara keseluruhan. KPK dikelola dengan kedaulatan kewenanagn personil bukan kedaulatan kewenangan pimpinan sehingga tidak ada garis komando alias organisasi tanpa bentuk.

“Fakta-fakta inilah yang sangat penting dan perlu di klarifikasi oleh KPK melalui kehadirannya di Pansus Angket KPK. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk me-merdeka-kan KPK dari intimidasi kelompok, mengembalikan organisasi KPK kepada sistem yang sesuai dengan keilmuan ilmiah. Agar KPK benar menjadi andalan bangsa Indonesia untuk merdeka dari korupsi, bukan KPK menjadi alat oleh pribadi/kelompok,” tegasnya.

Agun kembali menyatakan untuk itu penting dipastikan bahwa sistem kerja KPK harus sistematis, pola pikir KPK harus komprehensif, pelaksanaan fungsi KPK harus strategis dan terstruktur melibatkan seluruh stakeholder dalam criminal justice system, karena yang dilawan KPK adalah korupsi yaitu sistem yang memiliki celah, yang mana celah tersebut perlu dibenahi secara bersama-sama agar tidak ada orang yang terjebak masuk ke dalam sistem itu dan menjadi koruptor.  Fokus KPK adalah pemberantasan korupsi, bukan sekedar penangkapan koruptor. KPK harus berpikir bahwa menangkap orang yang jahat adalah baik, tapi lebih baik lagi mencegah orang menjadi jahat, agar diantara kita hanya ada kebaikan.

“Bagi Pansus akan selalu terbuka untuk KPK. Pansus akan selalu memanggil KPK, mengundang KPK untuk kita saling bicara. Pansus selalu yakin bahwa pimpinan KPK sudah dalam keadaan siap untuk hadir mengonfirmasi dan mengklarifikasi terhadap temuan-temuan yang Pansus miliki. Pansus akan berakhir saat KPK hadir dan memenuhi undangan Pansus. Pansus mengajak KPK untuk mengesampingkan opini. Hadir saja dan bicara agar permasalahan ini lekas ada solusi. Karena faktanya di internal KPK menjadi tidak kondusif padahal KPK adalah andalan publik,” ungkapnya.

Agun Gunanjar mengungkapkan Jika KPK merasa perlu menunggu proses JR di MK terkait panggilan Pansus terhadap KPK, semoga saja keputusan MK lebih cepat keluar walaupun faktanya MK telah menolak permintaan provisi dari KPK sehingga Pansus sah berjalan.

“Yang pasti jangan sampai Pimpinan KPK tersandera oleh geng klik internal KPK atau oknum-oknum KPK yang berlindung dibalik KPK serta opini yang dibentuk oleh LSM – LSM dan media massa. Tegak lurus objektif demi KPK yang lebih baik. Pimpinan KPK harusa paham bahwa tidak ada dosa turunan, kesalahan oknum KPK dan pimpinan KPK sebelumnya adalah kesalahan personal alias pribadi masing-masing, bukan organisasi. Solid sebagai bangsa bukan kelompok, nasionalisme kepada negara bukan institusi,” pungkasnya.(erc)

Leave a Reply

*