Muqowam : DOB Potensi Sejahterakan Daerah

download (5)

Politikparlemen, JAKARTA – UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, memuat banyak hal ttg Pemerintahan diantaranya Penataan Daerah meliputi pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah.

 Srcara linier, UU Pemda tersebut mengatur dan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, baik mengenai pembentukan aturan main lebih lanjut dan juga implementasi aturan main yaitu adanya pemekaran daerah.

‘Terhadap aturan pelaksanaan, ada 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu tentang Desain Besar Penataan Daerah dan tentang Tatacara Penataan Daerah. Dua PP tersebut katanya sudah diselesaikan draftnya oleh Kemendagri. Namun sampai hari ini dua PP tersebut faktanya belum ada,”kata Ketua Komite I DPD Yang membidangi Pemerintahan Daerah, Ahmad Muqowam

Muqowam mempertanyakan bagaimama mau mengimplementasikan utk adanya Daerah Otonom Baru, kalau 2 PP tersebut belum ada.

Dia menjelaskan belum adanya 2 PP tersebut, sebetulnya prinsip bagi upaya pembentukan DOB dan bagi konsolidasi nasional daerah dalam konteks NKRI. Namun agaknya Pemerintah Pusat, baik Kemendagri, Kemenkeu, dan juga Ketua DPOD ( Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yg dijabat secara ex officio oleh Wakil Presiden, bersuara sama / koor tidak setuju adanya DOB, dengan berbagai macam alasan.

“Pemerintah Pusat tidak mau peduli terhadap daerah, tidak peduli peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat, tidak mau peduli perkembangan dan kemajuan positif daerah. Terkesan berbeda dg yg banyak disampaikan oleh Presiden Jokowi yg mendorong kemajuan daerah dab masyarakat,”

Dan lebih hebatnya lagi, Dikatakan Muqowam usulan dari masyarakat dan daerah yg kira-imengusulkan adanya kurang lebih 300 DOB, dianggap angin lalu saja oleh Pusat.

“Saya berharap Pusat membuka dan mengapresiasi terhadap keinginan adanya DOB, bukan malah mematikan potensi pensejahteraan masyarakat,”

Ahmad Muqowam mengungkapkan Moratorium itu kebijakan yg tidak punya dasar hukum jika Pemerintah Pusat menghargai Daerah dan Masyarakat Daerah, stop moratorium.

“Moratorium itu sama dengan malas bekerja untuk pensejahteraan masyarakat. Memang pembentukan DOB itu ada proses yg melibatkan banyak pihak, tetapi nampaknya Pemerintah Pusat lebih memilih mendiamkan keinginan masyarakat dan daerah, lebih nikmat diam daripada capek-capek mensejahterakan masyarakat kayaknya itu pilihan yg diambil Pusat,” tegasnya.

Muqowam menambahkan Lebih jauhnya bagaimana kemiskinan berkurang, bagaimana gini rasio lebih baik, bagaimana income per capita naik, bagaimana ketimpangan kian berkurang kalau Pusat tidak mau melaksanakan Uu 23 ttg Pemda dg membentuk DOB.

“Peta soal DOB hari ini jelas kok, DPD RI mendukung pembentukan DOB, daerahpun juga mendukung bahkan mengusulkan ratusan DOB, tetapi Pemerintah Pusat kan bergeming dg keinginan Daerah,”pungkasnya

Leave a Reply

*