Politik Parlemen
  • Home
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
No Result
View All Result
Indeks
Politik Parlemen
  • Home
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
No Result
View All Result
Politik Parlemen
No Result
View All Result
Kritisi Timnas Israel Main di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi dan Sikap Bung Karno yang Menolak Israel

Kritisi Timnas Israel Main di Indonesia, HNW Ingatkan Soal Konstitusi dan Sikap Bung Karno yang Menolak Israel

Redaksi by Redaksi
Kamis, 30 Juni 2022 | 19:05
in MPR, Nasional
0
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. mengkritisi sikap Menpora RI Zainudin Amali dan Ketua Umum PSSI M. Iriawan soal partisipasi Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan pada 22 Mei-11 Juni 2023, di Indonesia.

Menurut Hidayat, rencana Timnas Israel yang akan ikut bertanding di Piala Dunia U-20 di Indonesia, perlu dikoreksi dan dikaji ulang. Karena kalau dibiarkan bisa dikapitalisasi oleh Israel sebagai sikap permisif dan bentuk penerimaan terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina.

“Sesuatu yang tidak sesuai dengan amanat Konstitusi, yang menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sikap sesuai Konstitusi tersebut sudah menjadi sikap Presiden Bung Karno, serta Presiden-Presiden Indonesia setelahnya. Oleh karenanya untuk meneladani Bung Karno dan menjaga komitmen konstitusional Indonesia dalam membela dan menjunjung keadilan dan menolak penjajahan, sudah semestinya semua pejabat di Indonesia satu sikap, menolak penjajahan Israel dengan berbagai konsekuensinya. Termasuk terkait keikutsertaan Israel dalam piala dunia U-20 di Indonesia, sekalipun dengan tetap mengupayakan bisa sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 tahun, tapi tanpa kesertaan tim Israel, atau bisa meminta melalui FIFA agar Israel mengurungkan keinginan untuk bertanding di Indonesia karena kehadirannya mendapatkan penolakan dari masyarakat luas, atau tidak memberikan visa untuk Timnas Israel, karena pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel,” demikian disampaikan Hidayat melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (29/6/22).

Baca Juga

Soal Insiden Tewasnya Brigadir J, Presiden: Ungkap Kebenaran Apa Adanya

Soal Insiden Tewasnya Brigadir J, Presiden: Ungkap Kebenaran Apa Adanya

Selasa, 9 Agustus 2022
Menkeu : Komitmen Indonesia Membangun SDM Tidak Dapat Dinegosiasikan

Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut di Tengah Ketidakpastian Global

Selasa, 9 Agustus 2022

HNW, panggilan akrab Hidayat mengingatkan, agar Kemenpora dan Ketua Umum PSSI jangan mengabaikan sikap resmi Indonesia sebagaimana dilakukan oleh Bapak Bangsa. Presiden Soekarno, sejak lama tidak mengakui dan tidak mau terlibat dengan Israel maupun mengundang mereka ke Indonesia. Seperti saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Termasuk dalam ajang olahraga.

Presiden Sukarno bahkan melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958. Dan melarang kedatangan Timnas Israel pada Asian Games 1962. Padahal sampai tahun 1962 penjajahan dan teror Israel terhadap Palestina belum seluas dan sejahat sekarang ini. Karena sebelum tahun 1967 Israel baru menjajah 22% tanah Palestina, tetapi sekarang ini, sudah hampir 85% tanah Palestina dirampas Israel dan langsung berada di bawah kendali kuasa penjajah Israel, dengan segala diskriminasi dan kelalimannya.

“Itu membuktikan bahwa sejak dulu hingga kini, Israel  tidak menghormati sikap Bung Karno dan sikap Negara Indonesia. Mereka terus memperluas  penjajahan dan penjarahan tanah-tanah Palestina, termasuk masjid alAqsha di AlQuds, dan kawasan pemukiman di sekitarnya. Makin banyak juga Resolusi PBB yang dilanggar Israel, bahkan lebih dari itu Israel malah mempraktikkan kejahatan apartheid terhadap Palestina, dan kejahatan kemanusiaan terhadap Gaza yang sudah diisolasi Israel selama 15 tahun,” lanjutnya.

Rencana kedatangan Timnas Israel pada kejuaraan dunia U 20, kata HNW bukan perkara mencampurkan Olahraga dengan Politik, sekalipun itu telah dilakukan oleh FIFA dan organisasi dunia lainnya  saat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan para atlet olahraganya. Sementara Israel yang telah menyerang dan merampas tanah Palestina sejak lebih dari 70 tahun tidak di jatuhi sanksi apa pun oleh FIFA dan organisasi yang lain.

Tetapi penolakan ini perlu dilakukan Pemerintah Indonesia. Karena Indonesia berkewajiban melaksanakan perintah Konstitusi yang sudah menjadi sikap dasar Negara sebagaimana dipraktikkan oleh Bung Karno. Serta politik luar negeri Indonesia, yang ingin terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Berbicara tentang keadilan, maka dunia olahraga saat ini sedang menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi, yang dipertontonkan secara terbuka. Beberapa bulan ini Olahragawan Rusia termasuk Sepakbolanya diboikot dan diberi sanksi oleh FIFA dan UEFA karena invasi Rusia terhadap Ukraina. Sementara Israel dan tim sepakbolanya tidak diberi sanksi apa pun, padahal Israel sudah menyerang dan menduduki Palestina sejak berpuluh tahun yang lalu, bahkan tidak segan membunuh anak-anak, perempuan, petugas medis, dan jurnalis seperti Shireen Abu Akleh. Harusnya organisasi olahraga Indonesia ikut mengoreksi penjajahan dan mengampanyekan keadilan, tidak malah menyambut tim sepakbola Israel yang merupakan bagian dari rezim apartheid yang terus menyerang dan menjajah Palestina, termasuk melukai atlet-atlet sepakbolanya,” tegas HNW.

HNW juga mengungkap keterlibatan Timnas Israel dalam pemukiman ilegal Israel yang melanggar hukum internasional, di mana Asosiasi Sepakbola Israel yang membawahi Timnas Israel ikut melibatkan klub-klub dari berbagai pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat. Padahal sejak tahun 2016 pada forum KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Presiden Joko Widodo telah menyerukan untuk memboikot seluruh produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan di Tepi Barat.

“Sebagaimana komitmen konstitusional Indonesia membela Palestina dalam menjunjung kemerdekaan dan ketertiban dunia, mestinya Kemenpora dan PSSI melanjutkan sikap konstitusional yang sudah diberikan contoh keteladanannya oleh Bung Karno, dan tidak malah memberi ruang dan membolehkan timnas Israel, negara penjajah,  itu main di Indonesia,” ungkap HNW lagi.

Apalagi Piala Dunia U-20 yang direncanakan digelar pada 2023, bertepatan dengan bulan-bulan sensitif bagi Bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. HNW juga mengingatkan pentingnya menjauhkan Indonesia dari situasi tidak kondusif seperti membiarkan kehadiran timnas Israel untuk bermain bola di Indonesia, yang akan memunculkan kontroversi tajam dan meluas, bisa berpengaruh pada kelancaran dan kualitas Pileg dan Pilpres yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Karena kedatangan Timnas Israel sangat berpotensi menimbulkan kontroversi karena banyaknya penolakan, dan karenanya keikutsertaan timnas Israel dalam laga kejuaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia, lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya untuk Indonesia.

“Piala Dunia U-20 di tahun 2023, jelang Pemilu 2024, seharusnya menghadirkan suasana guyub dan kegembiraan untuk masyarakat Indonesia, bukan malah menghadirkan keresahan, kericuhan, dan kontroversi, yang bertentangan dengan semangat olahraga dan sportivitas. Seperti, membiarkan timnas Israel berlaga di Indonesia. Apalagi Israel adalah negara yang masih terus memperluas jajahannya atas Palestina bahkan sesudah Presiden Bung Karno menolak Timnas Indonesia bertanding dengan kesebelasan Israel dalam rangka penyisihan menuju Piala Dunia, pada tahun 1957 silam. Menpora dan Ketum PSSI harusnya meniru ketegasan dan kenegarawanan Bung Karno itu,” tutup HNW.

Bagikan ini:

  • Twitter
  • Facebook

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Share1Tweet1Send
Previous Post

Hidayat Nur Wahid: Untuk Sukses Mewajibkan Pelajaran Pancasila, Pemerintah Mestinya Menjadi Teladan dalam Pelaksanaan Pancasila

Next Post

Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Dipersiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS

Berita Terkait

Soal Insiden Tewasnya Brigadir J, Presiden: Ungkap Kebenaran Apa Adanya

Soal Insiden Tewasnya Brigadir J, Presiden: Ungkap Kebenaran Apa Adanya

by Redaksi
Selasa, 9 Agustus 2022
0

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan ketegasannya terkait dengan kasus penembakan anggota Polri yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat...

Menkeu : Komitmen Indonesia Membangun SDM Tidak Dapat Dinegosiasikan

Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut di Tengah Ketidakpastian Global

by Redaksi
Selasa, 9 Agustus 2022
0

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa saat ini perekonomian Indonesia terus menunjukkan pemulihan di tengah berbagai risiko dan...

Pemuda Sumut Kecam Perusakan Baliho Puan Presiden 2024

Pemuda Sumut Kecam Perusakan Baliho Puan Presiden 2024

by Redaksi
Selasa, 9 Agustus 2022
0

Salah satu tokoh pemuda Sumatera Utara Alwi Hasbi Silalahi mengecam perusakan baliho Puan Maharani di kota Medan. "Sangat disayangkan sekali...

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global

Menkeu : APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian dan Ketidakpastian Global

by Redaksi
Selasa, 9 Agustus 2022
0

Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang telah diselenggarakan pada Senin (08/08), Pemerintah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...

Next Post
Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Dipersiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS

Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Dipersiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS

Discussion about this post

Politik Parlemen

  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber

© 2021 Politik Parlemen

No Result
View All Result
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa

© 2021 Politik Parlemen

%d blogger menyukai ini: